Alhamdulillah
puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga
kita dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Akhir Orde Baru dan Lahirnya
Reformasi ” ini dengan baik.
Adapun
tujuan penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran . Tidak lupa
kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan makalah ini.
Kami
menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan makalah ini,
maka kami selaku penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun
untuk penyempurnaan makalah ini. Kami akan terima dan sambut dengan kerendahan
hati. Atas saran dan kritiknya kami sampaikan terima kasih.
Muara Bungo Februari 2017
Hormat Kami,
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar belakang
Orde baru berkuasa selama 32 tahun, hal ini
tentu bukan waktu yang pendek. Lamanya kekuasaan yang dipegang mengakibatkan
banyak terjadi penyelewengan. Antara lain munculnya korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Tahukah kamu bagaimana sikap masyarakat menghadapi hal ini.
Anak-anak, bagaimanakah seandainya mesin pompa air dinyalakan terus sedangkan
kran air tidak dibuka? Hal itu tentunya mesin air tersebut akan panas dan
ketika dibuka akan terasa air meledak ke segala arah. Begitu juga Negara
Republik Indonesia tercinta ini ketika di bawah pemerintahan Orde Baru yang
sangat lama memerintah. Maka masalah-masalah bangsa ini dari yang ringan hingga
yang berat bertahun-tahun yang belum teratasi akhirnya menimbulkan kekecewaan
masyarakat. Puncak kekecewaan itu dilampiaskan dalam suatu aksi demonstrasi
untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Suatu kekuatan tersebut dimotori oleh
para mahasiswa yang menginginkan suatu perubahan atau reformasi di bidang
politik, ekonomi dan hukum. Bagaimana peristiwa berakhirnya Orde Baru dan
lahirnya Reformasi tersebut akan kita pelajari dalam bab ini. Dengan
mempelajari bab ini tentunya kita akan dapat memahami peran para pelajar
ataupun mahasiswa pada masa lalu dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian
para pelajar merupakan bagian penting dari elemen bangsa dalam menegakkan
kebenaran dan keadilan.
B.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana
peristiwa berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi?
2.
Apa
saja peristiwa penting dari berakhinya orde baru dan lahirnya reformasi?
C.
Tujuan Penulisan
1.
Ingin
Mengetahui Bagaimana peristiwa berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
2. Ingin Mengetahui Apa saja peristiwa penting
dari berakhinya orde baru dan lahirnya reformasi
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Kondisi kehidupan bangsa di
akhir Orba
Krisis moneter yang dialami
bangsa Indonesia pada masa Orde Lama, akhirnya terjadi juga diakhir-akhir
pemerintahan Orde Baru. Hal itu memicu berbagai demonstrasi menuntut perbaikan
ekonomi dari berbagai pihak. Lebih dari itu, krisis moneter tersebut menjalar
ke krisis lainnya sehingga disebut krisis multidimensional.
Krisis moneter di
Indonesia diawali dengan krisis di Thailand dahulu pada awal Juli 1997.
Akibatnya, nilai tukar rupiah merosot, pengangguran meningkat, kelangkaan bahan
pokok. Belum lagi harga BBM yang dinaikkan. Hal tersebut memunculkan
ketidak puasan rakyat. Di pelopori golongan mahasiswa, terjadilah demo di
berbagai kota Indonesia.
Pada awal tahun 1997, menjelang pemilu, telah
terjadi banyak demonstrasi menuntut Soeharto lengser. Namun, hal itu tidak
digubris oleh para elite politik yang duduk di MPR. Akibatnya, 1998, lebih
dari 500 mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di kampus ITB, aksi ini kemudian
menjalar pada gerakan mahasiswa nasional. Mereka menuntut hapuskan 3 hal :
turunkan harga kebutuhan pokok, hapuskan KKN, dan suksesi kepemimpinan
nasional.
Puncak kemarahan mahasiswa terjadi
ketika Soeharto dilantik kembali menjadi presiden indonesia
periode 1998-2003. Apalagi ditambah tampilnya keluarga dan kroninya dalam
pemerintahan. Aksi mahasiswa semakin gencar dan brutal. Tuntutan turunkan harga
kemudian turunkan Soeharto. Inilah yang disebut era reformasi.
B. Ketidak
puasan rakyat terhadap Orba
a.
Dominasi Golkar dalam perpolitikan nasional
Saat itu pemilu tidak terasa seperti pesta
demokrasi. Sebanyak 6 kali pemilu di Orde Baru, hanya pemilu pertama yang
terdiri dari 10 partai, selanjutnya hanya tiga partai penguasa. Semua pemilu di
Orde Baru, kesemuanya di menangkan oleh Golkar. Hal itu karena semua elemen
pemerintah di wajibkan memilih Golkar dalam pemilu. Bahkan tahun 1997 Golkar
memperoleh suara yang sangat mutlak.
a.
Tidak meratanya pembangunan
Pembangunan Indonesia hanya terpusat di Pulau
Jawa. Luar Jawa masih teringgal, padahal daerah diluar Jawa banyak menyumbang
devisa cukup besar. Selain itu, pembangunan hanya dirasakan golongan yang dekat
dengan kekuasaan.
b.
Rapuhnya sistem kekuasaan
Orde Baru yang berkembang adalah
sentralistrik militeristik. Hal ini berarti pemerintahan berpusat pada 1 kekuasaan,
presiden. Sebab inilah potensi daerah cenderung diabaikan.
C. Mundurnya
Presiden Soeharto
a.
Demonstrasi mahasiswa
Desakan atas pelaksanaan reformasi
dalam kehidupan Nasional dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok proreformasi. Di
Universitas Jayabaya terjadi demo yang berakhir bentrok tanggal 7 Mei 1998.
Sehari kemudian di UGM terjadi bentrok dengan aparat sehingga menewaskan
mahasiswa bernama Mozes Gatotkaca.
b.
Peristiwa trisakti
tuntutan mundurnya Soeharto semakin gencar
disuarakan di berbagai daerah, pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa trisakti
tewas tertembak saat demonstrasi. Mereka adalah Elang Mulya Lesmana, Hery
Hertanto, Hendriawan, dan Hafidi Royan. Peristiwa ini mengundang simpati tokoh
reformasi dan mahasiswa.
c.
Kerusuhan Mei 1998
Akibat peristiwa Trisakti tanggal 13 Mei 1998
terjadi demokrasi yang lebih besar. Kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran
terjadi di Jakarta dan Solo. 14 Mei, mahasiswa menguasai gedung DPR/MPR.
Akibatnya, ketua DPR/MPR Harmoko meminta presiden segera memundurkan diri. Soeharto
berjanji akan mempercepat pemilu
d.
Lengsernya Presiden Soeharto
Pada dini hari tanggal 21 Mei 1998, Amien
Rais selaku ketua pengurus pusat Muhamadiyah mengatakan “ selamat tinggal
pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru”. Akhirnya pukul 09.00
WIB, tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran
dirinya sebagai presiden. Dan diganti oleh wakil presiden B.J. Habibie. Pada
saat itu juga B.J Habibie diambil sumpahnya.
D. Kondisi
Indonesia pasca Orde Baru
Kondisi
yang tidak teratur itulah yang terjadi. Reformasi terus didengungkan membuat
masyarakat anarkhis. Kebebasan dalam pemberontakan telah membuat masyarakat
kebablasan. Aksi melawan hukum marak terjadi sebagai pelampiasan rasa kecewa
pada Orde Baru. Krisis ekonomi ditambah krisis moral menjadi masalah utama
pemerintahan era reformasi
E. Alasan
Soeharto berkuasa selama 32 tahun
Dari tabel diatas
kita tahu di orde baru Golkar selalu menang dalam pemilu.
Karena dulu
presiden dipilih oleh MPR dan MPR didominisasi oleh partai Golkar sebagai
pemenang pemilu yang merupakan partai Presiden Soeharto sendiri. Maka
terpilihlah Soeharto
F.
Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa
Orde Baru
1.
Tritura
(Tri Tuntutan Rakyat)
Aksi
yang dilakukan oleh Gerakan 30 September segera diketahui oleh masyarakat bahwa
PKI terlibat di dalamnya. Oleh karena itu berbagai elemen masyarakat melakukan
demonstrasi-demonstrasi menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan PKI
beserta ormas-ormasnya. Akan tetapi pemerintah tidak segera mengambil tindakan
yang tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan
negara. Apalagi kondisi ekonomi yang memburuk, harga-harga membumbung tinggi
sehingga menambah penderitaan rakyat. Hal inilah yang melatarbelakangi
munculnya kesatuan-kesatuan aksi. Pada tanggal 25 Oktober 1965 terbentuklah
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-
kesatuan aksi yang lain, misalnya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
(KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia
(KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia
(KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Ketika gelombang demonstrasi
yang menuntut pembubaran PKI semakin keras pemerintah tidak segera mengambil
tindakan. Oleh karena itu pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI
memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila
mendatangi DPR- GR menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal
dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun Tri Tuntutan Rakyat itu adalah
sebagai berikut.
a.
Pembubaran
PKI.
b.
Pembersihan
kabinet dari unsur-unsur G 30 S / PKI.
c.
Penurunan
harga/perbaikan ekonomi.
Ketiga
tuntutan di atas menginginkan perubahan di bidang politik, yakni pembubaran PKI
beserta ormasormasnya dan pembersihan kabinet dari unsur G30 S /PKI. Selain itu
juga keinginan adanya perubahan ekonomi yakni penurunan harga.
2.
Surat
Perintah Sebelas Maret
Aksi
untuk menentang terhadap G 30 S /PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah
merasa tertekan. Oleh karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa
anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966,
Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal
Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan
Pangkopkamtib
untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini terkenal
dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).
3.
Sidang
Umum MPRS
Sidang Umum IV MPRS yang
diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 1966 telah menghasilkan beberapa ketetapan
yang dapat memperkokoh tegaknya Orde Baru antara lain sebagai berikut.
1)
Ketetapan
MPRS No. IX tentang Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.
2)
Ketetapan
MPRS No. XXV tentang Pembubaran PKI dan ormasormasnya serta larangan penyebaran
ajaran Marxisme- Komunisme di Indonesia.
3)
Ketetapan
MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan
Pembangunan.
4)
Ketetapan
MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada
Pengemban Tap MPRS No. IX.
4.
Nawaksara
MPRS
meminta pertanggungjawaban terhadap Presiden Sukarno dalam Sidang Umum MPRS
1966 atas terjadinya pemberontakan G30 S/ PKI, kemerosotan ekonomi dan moral.
Untuk memenuhi permintaan MPRS tersebut maka Presiden Sukarno menyampaikan
amanatnya pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal).
Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak
memuat secara jelas kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa G
30 S /PKI serta kemerosotan ekonomi dan moral. Oleh karena itu MPRS meminta
kepada Presiden untuk melengkapi Nawaksara tersebut. Pada tanggal 10 Januari
1967 Presiden Soekarno memberikan pelengkap Nawaksara. Akan tetapi isinya juga
tidak memuaskan banyak pihak. Oleh karena itu DPRGR mengajukan resolusi dan
memorandum tanggal 9 Februari 1967 menolak Nawaksara berikut pelengkapnya.
Selanjutnya DPR- GR mengusulkan kepada MPRS agar mengadakan Sidang Istimewa
untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS
dan mengangkat Pejabat Presiden.
Pada
tanggal 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada
pengemban Ketetapan MPRS No. IX, Jenderal Soeharto. Peristiwa penyerahan
kekuasaan yang dilakukan atas prakarsa Presiden Soekarno ini merupakan
peristiwa penting dalam upaya mengatasi
situasi konflik pada waktu itu. Penyerahan kekuasaan ini ternyata mendapat
tanggapan yang positif dari masyarakat umum dan ABRI.
5.
Politik
Luar Negeri
Politik luar negeri Indonesia
pada masa yang condong kepada salah satu blok pada masa Demokrasi Terpimpin
merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Orde Baru
bertekad untuk untuk mengoreksi bentuk-bentuk penyelewengan politik luar negeri
Indonesia pada masa Orde Lama. Politik luar negeri yang memihak kepada salah
satu blok dinyatakan salah oleh MPRS (kemudian MPR). Indonesia harus kembali ke
politik luar negeri yang bebas dan aktif serta tidak memencilkan diri. Sebagai
landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru telah ditetapkan dalam Tap No.
XII/ MPRS / 1966. Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, maka jelaslah
bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada
kepentingan nasional. Sesuai dengan kepentingan nasional, maka politik luar
negeri RI yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok
ideologi yang ada. Namun bukanlah politik yang netral, tetapi suatu politik
luar negeri yang tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta
militer. Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif
pada masa Orde Baru melakukan langkah- langkah sebagai berikut.
1)
Menghentikan
politik konfrontasi dengan Malaysia setelah ditandatanganinya persetujuan untuk
menormalisasi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada tanggal 11 Agustus
1966. Selanjutnya sejak 31 Agustus 1967 kedua pemerintah telah membuka hubungan
diplomatik pada tingkat Kedutaan Besar.
2)
Indonesia
kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28
September 1966 setelah meniggalkan PBB sejak 1 Januari 1965. Sebab selama
menjadi anggota badan dunia, yakni sejak 1950-1964, Indonesia telah menarik
banyak manfaatnya.
3)
Indonesia
ikut memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi kerja sama regional di kawasan
Asia Tenggara yang disebut Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada
tanggal 8 Agustus 1967.
6.
Pemilihan
Umum
Pemilihan
Umum pada masa Orde Baru pertama kali dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971.
Pemilu pada waktu itu berbeda dengan pemilu tahun 1955 karena telah menggunakan
sistem distrik bukan sistem proporsional. Dalam sistim distrik ini
partai-partai harus memperebutkan perwakilan yang disediakan untuk sesuatu
daerah. Suara yang terkumpul di suatu daerah tidak dapat dijumlahkan dengan
suatu partai itu yang terkumpul di daerah lain. Pemilu tahun 1977 diikuti oleh
10 kontestan, yakni PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan
Golkar. Dalam pemilu kali ini dimenangkan oleh Golkar. Pemilu berikutnya
dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 yang kali ini diikuti oleh 3 organisasi
peserta pemilu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya
(Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selanjutnya pemilu-pemilu di
Indonesia selama Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.
7.
Sidang
MPR Tahun 1973
Dengan
Pemilu I 1971, maka untuk pertama kali RI mempunyai MPR tetap, yakni bukan
MPRS. Pimpinan MPR dan DPR hasil Pemilu I adalah Idham Chalid. Selanjutnya MPR
ini mengadakan sidang pada bulan Maret 1973 yang menghasilkan beberapa
keputusan di antaranya sebagai berikut.
1)
Tap IV
/MPR /73 tentang Garis- garid Besar Haluan Negara sebagai pengganti Manipol.
2)
Tap IX
/MPR /73 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI.
3)
Tap XI
/MPR /73 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Wakil Presiden
RI.
Dengan
demikian RI telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan amanat UUD
1945.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Demikianlah
makalah yang kami susun ini. Semoga apa yang telah kami telah susun ini dapat berguna
selanjutnya untuk membantu baik untuk peningkatan nilai maupun untuk membantu
proses belajar mengajar.Sekali lagi kami meminta maaf apabila dari keseluruhan
isi makalah yang kami susun ini terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan.
Oleh karena itu kesediaan teman-teman,bapak/ ibu guru, atau para pembaca untuk
memberikan sumbangsih saran dan kritik.
Sekian
dan Terima Kasih.
DAFTAR
PUSTAKA
http://iwanttohappierever.blogspot.co.id/2014/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://pensa-sb.info/orde-baru-dan-reformasi/
http://faisalhajoran.blogspot.co.id/2015/03/jatuhnya-orde-baru-dan-lahirnya-orde.html