SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TINGKAT PUSKESMAS
PENCATATAN DAN PELAPORAN IMUNISASI
PUSKESMAS RANTAU KELOYANG
TAHUN 2016
DISUSUN
OLEH
SRI
HARTATI
DOSEN PEMBIMBING
SAMSUL BAHRI, M.PH
AKADEMI
KEBIDANAN AMANAH
AKBID
AMANAH MUARA BUNGO
T.A 2016/2017
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami
dapat menyelesaikan makalah dengan judul “
Sistem Dan Pencatatan Pelayanan Imunisasi Tahun 2016”
Makalah ini merupakan tugas dari
mata kuliah keluarga berencana, dalam penyusunan makalah kami mendapatkan
bantuan dan sumbangan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini kami
ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Samsul Bahri, M.PH Serta
rekan-rekan semua yang sudah membantu kami dalam penyusunan makalah ini
Dalam pembuatan makalah ini kami
menyadari masih banyak kekurangan, sehingga kami mengharapkan sumbang saran
yang membangun. Semoga makalah ini bermanfaat bagi mahasiswi Akademi Kebidanan Amanah Muara Bungo.
Muara Bungo, 28 Oktober 2016
Penulis
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR.............................................................................. i
DAFTAR
ISI.............................................................................................. ii
BAB
I PENDAHULUAN......................................................................... 1
A. Latar
Belakang.......................................................................... 1
B. Rumusan
Masalah..................................................................... 2
C. Tujuan
Penelitian....................................................................... 3
D. Manfaat Penelitian................................................................... 3
BAB
II TINJAUAN PUSTAKA.............................................................. 4
A. Pengertian Imunisasi................................................................ 4
B. Pokok -
pokok Kegiatan........................................................... 4
C.
Mekanisme Penyelenggaraan Imunisasi Wajib......................... 5
a. Perencanaan........................................................................ 5
b. Pengadaan Logistik, Distribusi,
Penyimpanan................... 6
c. Tenaga Pengelola................................................................ 6
d. Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Wajib............................ 9
e. Pemantauan dan Evaluasi .................................................. 12
D. Sistem
Pencatatan dan Pelaporan Bulanan Imunisasi............... 16
E. Standar
Imunisasi...................................................................... 21
BAB
III PENUTUP................................................................................... 25
A.
Kesimpulan............................................................................... 25
B. Saran......................................................................................... 25
DAFTAR
PUSTAKA............................................................................... 26
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pencatatan dan pelaporan dalam program imunisasi memegang peranan
penting dan sangat menentukan, selain menunjang pelayanan imunisasi juga
menjadi dasar untuk membuat keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun
evaluasi. Petugas mengompilasikan data sasaran tersebut ke dalam buku pencatatan
hasil imunisasi bayi dan ibu. Status imunisasi juga dicatat dalam buku
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dibawa oleh sasaran, rekam medis, dan/atau
kohort (Depkes RI, 2013). Pencatatan dan pelaporan imunisasi sangat ditentukan
oleh kinerja bidan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Berdasarkan tugas pokok
bidan diketahui bahwa bidan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemberi
pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti memberikan pelayanan imunisasi dasar
balita, melakukan pemantauan tumbuh kembang balita dan melakukan pencatatan
pelaporan (Depkes RI, 2012). Meskipun pencapaian imunisasi dari tahun ke tahun
telah menunjukkan hasil yang menggembirakan tetapi masih sering terjadi
kejadian luar biasa penyakit Campak di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan cakupan
perlu mendapatkan perhatian, baik dari segi efikasi vaksin maupun dari segi
pencatatan dan pelaporan kegiatan (Depkes RI, 2005).
Hasil kegiatan imunisasi di Kabupaten yang
dilaksanakan di posyandu ini dicatat di Buku KIA, helper book (SIP), helper card,
dan kohort bayi. Data imunisasi pada kohort bayi dan buku KIA diisi oleh bidan,
sedangkan pada helper book dan helper card pengisian dilakukan oleh kader
dengan pengawasan oleh bidan. Buku KIA merupakan sumber data yang lebih akurat
yang dicatat oleh bidan. Dengan timbulnya PD3I di Kabupaten yang
terus meningkat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten tahun
2010 mengadakan evaluasi dengan data primer, yaitu survey cakupan (coverage
survey). Hasil dari pencatatan dan pelaporan imunisasi di Kabupaten yaitu
terdapat data sasaran bayi yang mendapat imunisasi yang terlaporkan hanya
66,7%. Dari data imunisasi bayi yang terlaporkan tersebut diketahui bahwa hanya
11,4% yang memiliki kesamaan data yang dicatat pada register kohort bayi dengan
yang tercatat di buku KIA. Sebanyak 55,3% data yang tercatat di register kohort
bayi dengan yang tercatat di buku KIA tidak sama (Dinkes , 2011).
Program imunisasi yang sudah berjalan di Indonesia tentunya harus
didukung oleh pencatatan dan pelaporan yang baik, tetapi kenyataan yang ada
bahwa pencatatan dan pelaporan ini masih kurang maksimal pelaksanaannya.
Terlihat dari data yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan
surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, No.443.32/4629/101.2/2014,
perihal umpan balik pencapaian program imunisasi periode Januari sampai Maret
tahun 2014. Bersumber dari laporan website serta hasil supervisi fasilitatif
dan Data Quality Self Assement (DQS) dihasilkan bahwa di 11 Kabupaten/ Kota
termasuk kabupaten atau 33 puskesmas terdapat 8,13% laporan yang
akurat, 68,56% over reported, dan 23,31% under reported antara laporan
bersumber website dengan sumber pencatatan dan pelaporan imunisasi (kohort
bayi) (Dinkes ,2014)
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kinerja bidan dalam mematuhi
standar pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi dapat diperhatikan melalui
variabel individu, variabel psikologis dan variabel organisasi untuk mengetahui
faktor apa sajakah yang menjadikan kinerja itu sendiri tidak berjalan sesuai
standar yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti menganalisis faktor
yang berhubungan dengan kinerja bidan terhadap pencatatan dan pelaporan hasil
imunisasi di puskesmas Silo 1, dan Silo 2, Bangsalsari, Sumberbaru,
Kabupaten .
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini
adalah apa saja faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan terhadap pencatatan
dan pelaporan hasil imunisasi di Puskesmas .
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Menganalisis faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan dalam
pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi di Puskesmas.
2. Tujuan Khusus
a.
Menganalisis hubungan faktor kemampuan terhadap
kinerja bidan dalam pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi di Puskesmas
b.
Menganalisis hubungan faktor supervisi terhadap
kinerja bidan dalam pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi di Puskesmas
c.
Menganalisis hubungan motivasi terhadap kinerja
bidan dalam pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi di Puskesmas
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil
penelitian di harapkan
dapat menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan
dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan tentang kinerja bidan dalam
pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi
2 Manfaat Praktis
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Puskesmas
dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk
meningkatkan kinerja bidan dalam pencatatan imunisasi dan sebagai bahan
informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bidan dalam
pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Imunisasi
Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan atau meningkatkan
kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak
ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit tersebut.
Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal untuk mencapai kadar kekebalan
di atas ambang perlindungan. Imunisasi lanjutan adalah imunisasi ulangan untuk
mempertahankan tingkat kekebalan di atas ambang perlindungan atau untuk
memperpanjang masa perlindungan (Permenkes RI, 2013).
B. Pokok - pokok Kegiatan
Kegiatan imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi yang secara rutin dan
terus-menerus harus dilaksanakan pada periode waktu yang telah ditetapkan.
Berdasarkan kelompok usia sasaran, imunisasi rutin dibagi menjadi :
a. Imunisasi rutin pada bayi
b. Imunisasi rutin pada
wanita usia subur
c. Imunisasi rutin pada anaka
sekolah
Pada kegiatan imunisasi rutin terdapat kegiatan - kegiatan yang
bertujuan untuk melengkapi imunisasi rutin pada bayi dan wanita usia subur
seperti kegiatan sweeping pada bayi dan kegiatan akselerasi Maternl Neonatal
Tetanus Elimination (MNTE) pada WUS. Berdasarkan tempat pelayanan, imunisasi
rutin dibagi menjadi :
a.
Pelayanan imunisasi di dalam gedung dilaksanakan
di puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, rumah bersalin, dan polindes.
b.
Pelayanan imunisasi diluar gedung dilaksanakan
di posyandu, kunjungan rumh dan sekolah.
c.
Pelayanan imunisasi rutin dapat juga dilakukan
oleh swasta seperti, rumah sakit swasta, dokter praktik, bidan praktik
(Kepmenkes, 2005)
C. Mekanisme Penyelenggaraan Imunisasi Wajib
a. Perencanaan
Perencanaan harus disusun secara berjenjang mulai dari puskesmas,
kabupaten/kota, provinsi dan pusat (bottom up). Perencanaan merupakan kegiatan
yang sangat penting sehingga harus dilakukan secara benar oleh petugas yang
profesional. Kekurangan dalam perencanaan akan mengakibatkan terhambatnya
pelaksanaan program, tidak tercapainya target kegiatan, serta hilangnya
kepercayaan masyarakat.
Perencanaan imunisasi wajib, meliputi :
1) Penentuan Sasaran
Penentuan sasaran imunisasi rutin merupakan salah satu kegiatan yang
sangat penting karena menjadi dasar dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring,
dan evaluasi program. Jumlah bayi baru lahir dihitung/ditentukan berdasarkan
angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau sumber resmi yang
lain. Dapat juga dihitung dengan rumus CBR dikalikan jumlah penduduk. Sasaran
ini digunakan untuk menghitung imunisasi Hepatitis B-0, BCG dan Polio 1.
Bayi = CBR X Jumlah Penduduk
Jumlah bayi yang bertahan hidup (Surviving Infant) dihitung/ditentukan berdasarkan
jumlah bayi baru lahir dikurangi dengan jumlah kematian bayi yang didapat dari
Infant Mortality Rate (JMR) dikalikan dengan jumlah bayi baru lahir. Sasaran
ini digunakan untuk menghitung imunisasi yang diberikan pada bayi usia 2-11
bulan.
Surviving
Infant (SI) = Jumlah bayi - (IMR x Jumlah bayi)
Jumlah batita dihitung/ditentukan berdasarkan jumlah Surviving infant
(SI). 2) Perencanaan Kebutuhan Logistik
Logistik imunisasi terdiri dari vaksin, Auto Disable Syringe dan safety
box. Ketiga kebutuhan tersebut harus direncanakan secara bersamaan dalam jumlah
yang berimbang (system bundling).
b. Pengadaan Logistik,
Distribusi, Penyimpanan
1)
Pengadaan Logistik
Pengadaan vaksin untuk imunisasi wajib dilakukan oleh
Pemerintah. Untuk mengatasi keadaan tertentu (Kejadian Luar Biasa, bencana)
pengadaan vaksin dapat dilakukan bekerja sama dengan mitra. Pemerintah daerah
kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengadaan Auto Disable Syringe,
safety box, peralatan coldchain, emergency kit dan dokumen pencatatan status
imunisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
2)
Pendistribusian
Pemerintah bertanggung jawab dalam pendistribusian
logistik sampai ketingkat provinsi. Pendistribusian selanjutnya merupakan
tanggung jawab pemerintah daerah secara berjenjang dengan mekanisme diantar
oleh level yang lebih atas atau diambil oleh level yang lebih bawah, tergantung
kebijakan masing-masing daerah. Seluruh proses distribusi vaksin dari pusat
sampai ketingkat pelayanan, harus mempertahankan kualitas vaksin tetap tinggi
agar mampu memberikan kekebalan yang optimal kepada sasaran.
3)
Penyimpanan
Untuk menjaga kualitas vaksin
tetap tinggi sejak diterima sampai didistribusikan ketingkat berikutnya (atau
digunakan), vaksin harus selalu disimpan pada suhu yang telah ditetapkan
c. Tenaga Pengelola
Untuk terselenggaranya pelayanan
imunisasi dan surveilans KIPI, maka setiap jenjang administrasi dan unit
pelayanan dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Puskesmas, harus memiliki jumlah
dan jenis ketenagaan yang sesuai dengan standar, yaitu memenuhi persyaratan
kewenangan profesi dan mendapatkan pelatihan kompetensi.
Jenis dan jumlah ketenagaan minimal yang harus tersedia di Tingkat
Daerah adalah sebagai berikut :
1)
Puskesmas
a. Puskesmas Induk
a)
1 orang koordinator imunisasi dan surveilans
KTPI
b)
1 atau lebih pelaksana imunisasi (vaksinator)
c)
1 orang petugas pengelola vaksin
b. Puskesmas Pembantu
1 orang pelaksana
imunisasi
c. Polindes/
Poskesdes di desa siaga
1 orang pelaksana imunisasi
2)
Rumah sakit Pemerintah dan Swasta, RS, Bersalin
a)
1 orang pelaksana imunisasi dan surveilans KIPI
b)
1 orang petugas cold chain yang merangkap
sebagai petugas RR
c)
1 orang petugas pengelola vaksin
3) Klinik dan Praktek swasta
1 orang
petugas yang bertanggung jawab melaksanakan imunisasi, sebagai petugas cold
chain serta melaksanakan pelaporan
4) Dinas kesehatan kabupaten/Kota
a.
1 orang pengelola program imunisasi dan
surveilans KIPI
b.
1 orang pengelola cold chain
c.
1 orang petugas pengelola vaksin
5) Tenaga Pengelola Program Tingkat Provinsi
a. 1
orang pengelola program dan surveilans KIPI
b.
1 orang pengelola cold chain
c. 1
orang petugas pengelola vaksin
Untuk meningkatkan efektifitas program, pada tingkat kabupaten/kota dan
provinsi selain pengelola program dianjurkan agar memiliki staf lain yang mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan pembinaan (supervisi suportif, DQS dan EVSM) ke level di bawahnya.
Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan
keterampilan petugas dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas petugas.
1)
Konsep Pelatihan
Konsep pelatihan dalam imunisasi, terdiri dari :
a)
Pendidikan/pelatihan sebelum bertugas (pre
service training) dengan memasukkan mated imunisasi dalam
pembelajaran/kurikulum Institusi pendidikan tenaga kesehatan (Fakultas
Kedokteran, Keperawatan, FKM, Akper, Akbid, dan lain-lain).
b)
Pelatihan dalam tugas (in service training)
Dapat berupa aspek pemberian pelayanan imunisasi
maupun aspek manajemen program Pelatihan dasar imunisasi (initial training in
basic immunization).
c)
Pelatihan magang yaitu pelatihan bagi peserta
yang pernah mengikuti pelatihan sebelumnya tetapi ditemukan kekurangan dalam
hal hal tertentu. Petugas yang dilatih, diminta mengikuti kegiatan di unit lain
dengan kinerja baik dan bekerja di bawah penyeliaan petugas di unit tempatnya
magang. Materi yang diberikan diseleksi sesuai dengan inkompetensi yang
ditemukan.
d)
Pelatihan penyegaran, yaitu pelatihan formal
yang dilakukan terhadap peserta yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya
minimal 5 (lima) tahun atau ada materi baru yang memerlukan pemahaman.
e)
On the job training (pelatihan ditempat tugas)
Pelatihan untuk petugas yang telah mengikuti pelatihan
sebelumnya tetapi masih ditemukan masalah dalam kinerjanya yang dapat diatasi
dengan pembinaan pada saat supervisi.
f)
Pelatihan lanjutan (continued training/advanced
training)
Pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan
keterampilan program pada tingkatan/level yang lebih tinggi. Materi berbeda
dengan pelatihan dasar. Pelatihan ini memberikan peluang bagi para pengelola
program untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Disamping itu,
pelatihan ini memberikan pengayaan bagi program.
2) Pengembangan Pelatihan
Pelatihan petugas imunisasi menggunakan pendekatan CBT (Competency-
Based Training). Kegiatan imunisasi hanya dapat dilaksanakan oleh petugas imunisasi
yang mempunyai latar belakang pendidikan medis atau keperawatan atau petugas
kesehatan lain yang kompeten. Untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau
keterampilan pelatih dan petugas imunisasi perlu dilakukan pelatihan. Terhadap
pelatih dan petugas yang telah mengikuti pelatihan diberikan sertifikat.
Pelatihan harus dilaksanakan sesuai dengan modul. Pelatihan dapat
diselenggarakan secara berjenjang oleh kementerian, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga swasta.
Pelatihan teknis diberikan kepada petugas imunisasi di puskesmas, rumah
sakit dan tempat pelayanan lain, serta petugas cold chain di semua tingkat.
Pelatihan manajerial diberikan kepada para pengelola imunisasi dan supervisor
di semua tingkat. Beberapa jenis pelatihan yang berkaitan dengan imunisasi
antara lain:
a)
Pelatihan teknis petugas imunisasi
puskesmas/rumah sakit
b)
Pelatihan teknis cold chain
c)
Pelatihan pengelola/imunisasi
d)
Pelatihan TOT
e)
Pelatihan khusus seperti KIPI, Imunologi dan
lain-lain.
d. Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Wajib
Hal-hal yang penting saat pemberian imunisasi :
1)
Dosis, cara pemberian dan tempat pemberian
imunisasi
Jenis vaksin
|
Dosis
|
Cara pemberian
|
Tempat
|
Hepatitis B
|
0,5ml
|
Intra muskuler
|
Paha
|
BCG
|
0,05ml
|
Intra kutan
|
Lengan kanan atas
|
Polio
|
2 tetes
|
Oral
|
Mulut
|
DPT-HB
|
0,5 ml
|
Intra muskuler
|
Paha untuk bayi
|
Campak
|
0,5 ml
|
Sub kutan
|
Lengan kiri
|
atas
|
2)
Interval pemberian
Jarak minimal antar dua pemberian imunisasi yang sama adalah 4 minggu.
Tidak ada batas maksimal antar dua pemberian imunisasi.
3)
Tindakan antiseptik
Setiap petugas yang akan melakukan pemberian imunisasi harus mencuci
tangan dengan sabub terlebih dahulu. Untuk membersihkan tempat suntikan
digunakan kapas kering dengan melakukan sekali usapan pada tempat yang akan
disuntik. Tidak dibenarkan menggunakan alkhohol untuk tindakan antiseptik.
4)
Kontra indikasi
Pada umumnya tidak terdapat kontra indikasi imunisasi untuk individu
sehat kecuali untuk kelompok risiko. Pada setiap sediaan vaksin selalu
yterdapat petunjuk dari produsen yang mencantumkan indikasi kontra serta
perhatian khusus terhadap vaksin. Berdasarkan tempat pelayanan, imunisasi wajib
dibagi menjadi : 1) Pelayanan imunisasi di dalam gedung (komponen statis)
seperti puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, klinik, bidan praktek,
dokter praktik. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, imunisasi dapat
diberikan melalui fasilitas Pemerintah maupun swasta, antara lain rumah sakit
swasta, praktek dokter, praktek bidan Klinik swasta, balai imunisasi. Kebutuhan
logistik untuk Unit Pelayanan Kesehatan Swasta/UPKS (vaksin dan pelarutnya,
alat suntik/ADS, safety box) diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
melalui Puskesmas diwilayahnya. Kebutuhan logistik dihitung berdasarkan
pemakaian rata-rata setiap bulan ditambah dengan 25% sebagai cadangan.
Pemakaian logistik harus dilaporkan setiap bulan kepada Puskesmas setempat
bersamaan dengan laporan cakupan pelayanan imunisasi. Laporan imunisasi dibuat
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (dalam dalam buku KIA, rekam medis,
dan/atau kohort).
Untuk pelayanan imunisasi pilihan (imunisasi MMR, Pneumococcus,
Hepatitis A, HiB, dan sebagainya), diberikan mengikuti pedoman dari IDAI atau
pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Peningkatan peran swasta
dalam penyelenggaraan imunisasi serta terjaminnya kelancaran pelayanan
imunisasi di unit pelayanan kesehatan swasta (UPKS) perlu dilakukan dengan
meningkatkan jejaring pelayanan. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota
wajib melakukan pembinaan dan memfasilitasi semua pihak yang berperan dalam
jejaring tersebut, antara lain menyediakan pedoman, melaksanakan pelatihan,
menyediakan logistik, membantu manajemen data, menyediakan standar format untuk
pencatatan dan pelaporan, menjaga komunikasi diantara para-pihak, melakukan
pembinaan, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memberi perlindungan hukum
pada provider yang melaksanakan imunisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan
(sehubungan dengan kasus KIPI). Peran mitra swasta sebagai provider/pemberi
pelayanan imunisasi adalah melengkapi peralatan pelayanan sesuai standar
minimal, mencatat hasil pelayanan, pemakaian logistik dan KIPI, serta membuat
pencatatan dan melaporkan cakupan. 2) Pelayanan imunisasi di luar gedung
(komponen dinamis) seperti posyandu, di sekolah, atau melalui kunjungan rumah.
Dalam pemberian imunisasi, harus diperhatikan kualitas vaksin, pemakaian alat
suntik, dan hal-hal penting saat pemberian imunisasi (dosis, cara dan tempat
pemberian, interval pemberian, tindakan antiseptik dan kontra indikasi). Hal
yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
a)
Kualitas vaksin
Seluruh vaksin yang akan digunakan dalam pelayanan
imunisasi harus sudah memenuhi standard WHO serta memiliki Certificate of
Release (CoR) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
b)
Pemakaian alat suntik
Untuk menghindarkan terjadinya penyebaran penyakit
yang diakibatkan oleh penggunaan berulang alat suntik bekas, maka setiap
pelayanan imunisasi harus menggunakan alat suntik yang akan mengalami kerusakan
setelah sekali pemakaian (Auto Disable Syringe/ADS), baik untuk penyuntikan
maupun pencampuran vaksin dengan pelarut. c)
Hal-hal yang penting saat pemberian imunisasi
1.
Dosis, cara pemberian dan tempat pemberian
vaksin
2.
Interval pemberian, tindakan antiseptik, kontra
indikasi
e. Pemantauan dan Evaluasi
1. Pemantauan
Salah satu fungsi penting dalam manajemen program adalah pemantauan. Dengan
pemantauan kita dapat menjaga agar masing-masing kegiatan sejalan dengan
ketentuan program. Ada beberapa alat pemantauan yang dimiliki:
a)
Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
Alat pemantauan ini berfungsi untuk meningkatkan cakupan, jadi sifatnya
lebih memantau kuantitas program. Dipakai pertama kalinya di Indonesia pada
tahun 1985 dan dikenal dengan nama Local Area Monitoring (LAM). LAM terbukti
efektif kemudian diakui oleh WHO untuk diperkenalkan di negara lain. Grafik LAM
kemudian disempurnakan menjadi yang kita kenal sekarang dengan Pemantauan
Wilayah Setempat (PWS). Prinsip PWS, sebagai berikut:
1)
Memanfaatkan data yang ada: dari cakupan/laporan
cakupan imunisasi.
2)
Menggunakan indikator sederhana tidak terlalu
banyak.
3)
Dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan
setempat.
4)
Teratur dan tepat waktu (setiap bulan)
a)
Teratur untuk menghindari hilangnya informasi
penting.
b)
Tepat waktu agar tidak terlambat dalam mengambil
keputusan.
5)
Lebih dimanfaatkan sendiri atau sebagai umpan
balik untuk dapat mengambil tindakan daripada hanya dikirimkan sebagai laporan.
6)
Membuat grafik dan menganalisa data dengan
menggunakan software PWS dalam program microsoft excel.
b) Data Quality Self Assessment
(DQS)
Data Quality Self-Assessment (DQS) terdiri dari suatu perangkat alat
bantu yang mudah dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan
dirancang untuk pengelola Imunisasi pada tingkat nasional, provinsi, atau
kabupaten/kota untuk mengevaluasi aspek-aspek yang berbeda dari sistim
pemantauan imunisasi di provinsi, kabupaten/kota dan tingkat puskesmas, dalam
rangka untuk menentukan keakuratan laporan imunisasi, dan kualitas dari sistim
pemantauan imunisasi.
DQS dimaksudkan untuk mendapatkan masalah-masalah melalui analisa dan
mengarah pada peningkatan kinerja pemantauan kabupaten/kota dan data untuk
perbaikan. DQS bertujuan untuk menilai kualitas dan kuantitas kinerja imunisasi
dengan menilai alat pantau melalui pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan ke
dalam "too/" DQS. Kualitas ditunjukkan dengan jaring laba-laba,
kuantitas ditunjukkan dengan grafik batang. DQS dilakukan setiap tahun. oleh
karena itu perhatian yang terus-menerus dapat diberikan untuk meningkatkan
praktek pemantauan dan aktifitas menajemen imunisasi.
c) Effective Vaccine
Management (EVM)
EVM adalah suatu cara untuk melakukan penilaian terhadap manajemen
penyimpanan vaksin, sehingga dapat mendorong suatu provinsi untuk memelihara
dan melaksanakan manajemen dalam melindungi vaksin. EVM didasarkan pada prinsip
jaga mutu. Kualitas vaksin hanya dapat dipertahankan jika produk disimpan dan
ditangani dengan tepat mulai dari pembuatan hingga penggunaan. Manager dan
penilai luar hanya dapat menetapkan bahwa kualitas terjaga bila rincian data
arsip dijaga dan dapat dipercaya. Jika arsip tidak lengkap atau tidak akurat,
sistem penilaian tidak dapat berjalan dengan baik. Sekalipun jika vaksin
disimpan dan didistribusikan secara benar, sistem yang tidak dapat dinilai
berarti tidak 'terjamin mutunya' dan tidak dapat dinilai sebagai 'memuaskan'
dalam EVM.
d) Supervisi Suportif
Supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala
dan berkesinambungan meliputi pemantauan, pembinaan, dan pemecahan masalah
serta tindak lanjut. Kegiatan ini sangat berguna untuk melihat bagaimana
program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dalam rangka menjamin
tercapainya tujuan kegiatan imunisasi. Supervisi suportif didorong untuk
dilakukan dengan terbuka, komunikasi dua arah dan membangun pendekatan tim yang
memfasilitasi pemecahan masalah. Ini difokuskan pada pemantauan kinerja
terhadap target, menggunakan data untuk mengambil keputusan dan di pantau oleh
petugas untuk memastikan bahwa ilmu atau strategi yang baru tersebut dilaksanakan
dengan baik. Kegiatan supervisi dapat dimanfaatkan pula untuk melaksanakan
"on the job training" terhadap petugas di lapangan. Diharapkan dengan
supervisi ini, dari waktu ke waktu, petugas akan menjadi lebih terampil baik
segi teknis maupun manajerial. Supervisi diharapkan akan menimbulkan motivasi
untuk meningkatkan kinerja petugas lapangan.
2. Evaluasi
Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui hasil ataupun proses
kegiatan bila dibandingkan dengan target atau yang diharapkan. Beberapa macam
kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala dalam imunisasi. Berdasarkan sumber
data, ada dua macam evaluasi:
a) Evaluasi
dengan data sekunder
Dari angka-angka yang dikumpulkan oleh puskesmas selain dilaporkan perlu
dianalisis. Bila cara menganalisisnya baik dan teratur, akan memberikan banyak
informasi penting yang dapat menentukan kebijaksanaan program. Yang dievaluasi
antara lain :
1)
Stok vaksin
Stok vaksin dilaporkan oleh petugas
puskesmas, kabupaten dan provinsi ke tingkat yang di atasnya untuk pengambilan
atau distribusi vaksin. Grafik dibuat menurut waktu, dapat dibandingkan dengan
cakupan dan batas stok maksimum dan minimum untuk menilai kesiapan stok vaksin
menghadapi kegiatan program. Data stok vaksin diambil dari kartu stok.
2)
Indeks pemakaian vaksin
Dari pencatatan stok vaksin setiap
bulan diperoleh jumlah vial/ampul vaksin yang digunakan. Untuk mengetahui berapa
rata-rata jumlah dosis diberikan untuk setiap vial/ampul, yang disebut indeks
pemakaian vaksin (IP). Perhitungan IP dilakukan untuk setiap jenis vaksin.
3)
Suhu lemari es
Pencatatan suhu lemari es atau
freezer dilakukan setiap hari pada grafik suhu yang tersedia untuk
masing-masing unit. Pencatatan suhu dilakukan 2 kali setiap hari pagi dan sore
hari. Dengan menambah catatan saat terjadinya peristiwa penting pada grafik
tersebut, seperti sweeping, KLB, KIPI, penggantian suku cadang, grafik suhu ini
akan menjadi sumber informasi penting.
4)
Cakupan per tahun
Untuk setiap antigen grafik cakupan
per tahun dapat memberikan gambaran secara keseluruhan tentang adanya
kecendrungan:
a.
Tingkat pencapaian cakupan imunisasi.
b.
Indikasi adanya masalah.
c.
Acuan untuk memperbaiki kebijaksanaan atau
strategi yang perlu diambil untuk tahun berikutnya.
b) Evaluasi dengan data primer
1) Survei Cakupan {coverage survey)
Tujuan utama adalah untuk mengetahui tingkat cakupan imunisasi dan
tujuan lainnya adalah untuk memperoleh informasi tentang distribusi umur saat
diimunisasi, mutu pencatatan dan pelaporan, sebab kegagalan imunisasi dan
tempat memperoleh imunisasi. Metodologi :
a.
Jumlah sample yang diperlukan 210 anak.
b.
Cara pengambilan sample adalah 30 cluster.
c.
Lokasi cluster ditentukan secara acak/ random,
(2 stage cluster sampling).
d.
Untuk tiap cluster diperlukan 210/30 = 7 sample
lihat petunjuk teknis survei cakupan.
e.
Periode cakupan yang akan di cross-check dengan
survei ini menentukan umur responden.
f.
Alat yang digunakan kuesioner standar.
2) Survei Dampak
Tujuan utama adalah untuk menilai keberhasilan imunisasi terhadap
penurunan morbiditas penyakit tertentu, misalnya:
a.
Pencapaian eliminasi tetanus neonatorum yang
ditunjukkan oleh insidens rate <1 hidup.="" kelahiran="" p="">
b.
Pencapaian eradikasi polio yang ditunjukkan oleh
insiden rate 0.
c.
Pencapaian reduksi mortalitas campak sebesar 90%
dan morbidilitas sebesar 50% dari keadaan sebelum program.
Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh
gambaran epidemiologis PD3I seperti distribusi penyakit menurut umur, tempat
tinggal dan faktor-faktor resiko.
D. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Bulanan Imunisasi
Pencatatan dan pelaporan dalam manajemen imunisasi wajib memegang
peranan penting dan sangat menentukan. Selain menunjang pelayanan imunisasi
juga menjadi dasar untuk membuat keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan
maupun evaluasi. Pencatatan imunisasi meliputi :
1)
Tujuan Khusus
·
Tercatatnya semua data dari hasil kegiatan
Puskesmas
·
Terlapornya data tersebut ke jenjang
administrasi diatasnya
·
Terolahnya data tersebut menjadi informasi di
Puskesmas dan jenjang administrasi diatasnya
·
Mantapnya pelaksanaan sistem pencatatan dan
pelaporan Puskesmas disemua jenjang administrasi
2)
Sasaran Imunisasi
Pencatatan bayi dan ibu hamil
untuk persiapan pelayanan imunisasi meliputi nama. orang tua dan tanggal lahir.
Petugas mengompilasikan data sasaran tersebut ke dalam buku pencatatan hasil
imunisasi/ kohort bayi dan ibu. Status imunisasi juga dicatat dalam buku
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dibawa oleh sasaran.
3)
Kerangka Konsep
a.
Input
b.
Pasien datang
c.
Daftar
d.
Output
e.
Poses
a)
LB 3
§
Laporan bulanan pemberantasan pecegahan penyakit
(imunisasi)
§
StatusSDM : Pustu, Bides, Posyandu, Sekolah
b)
PSN Baru/LamaSarana yang digunakan :
·
Data EntriLaporan Pustu, Laporan BIDES
·
Register Imunisasi Puskesmas
c) Kartu
·
StatusDana yang digunakan berasal :
·
Dari dana operasional Puskesmas
d) Periksa/ImunisasiMetode yang digunakan :
·
Psn PulangData-data dari Pustu, BIDES,
·
Register Puskesmas setiap akhir bulannya
·
Umpan balik
4) Penjelasan
a.
Input
Komponen
komponen input meliputi man, money, material dan methode, ke 4 kelompok
tersebut
a)
Man : dapat diartikan sebagai pelaksana dari
program imunisasi (terdiri dari pustu, bides, posyandu, dan sekolah)
b)
Money : dapat diartikan sebagai jumlah dana yang
digunakan untuk dana oprasional PUSKESMAS baik yang didalam maupun diluar
gadung
c)
Material : sarana yang digunakan untuk mengambil
data contohnya laporan pustu, laporan bides, atau laporan posyandu.
d)
Methode : methode yang digunakan adalah dengan
mengumpulkan data-data dari pustu, bides, puskesmas atau posyandu.
b. Proses
Pasien (ibu dan anak) yangdatang ke puskesmas harus mendaftar terlebih
dahulu, disini pasienya diproses untuk dilihat apakah pasienya tersebut pasien
baru atau lama, setelah itu pasien (bayi dan ibu) diperiksa (imunisasi) setelah
itu pasienya pulang.
c. Out put
Laporan Bulanan Pemberantasan Pencegahan Penyakit (imunisasi)
a)
Imunisasi
1)
Bayi (0 – 11 bln) divaksinasi BCG adalah seluruh
bayi 0 – 11 bulan yang telah memperoleh pelayanan imunisasi BCG oleh tenaga
kesehatan didalam maupun diluar gedung pada bulan yang bersangkutan.
2)
Bayi (0 – 11 bln) divaksinasipolio 1 adalah
seluruh bayi yang berumur 0 – 11 bulan yang telah memperoleh pelayanan imunisasi
polio 1 oleh tenaga kesehatan didalam maupun diluar gedung.
3)
Bayi (3 – 11 bln) divaksinasi polio 2 agar
seluruh bayi berumur 3 -11 bulan yang memperoleh pelayanan imunisasi polio 2
oleh tenaga kesehatan didalam maupun diluar gedung.
4)
Bayi (3 – 11 bln) divaksinasi polio 3 oleh
seluruh bayi berumur 3 – 11 bulan yang telah memperoleh pelayanan imunisasi
polio 3 oleh tenaga kesehatan baik didalam maupun diluar gedung.
5)
Bayi ( 3 – 11 bln) yang tadi divaksinasi polio 4
agar seluruh bayi berumur 3 – 11 bln yang telah memperoleh pelayanan imunisasi
polio 4 oleh tenaga kesehatan baik didalam maupun diluar gedung.
6)
Bayi (0 – 7 hari) yang divaksinasi Hep B agar
seluruh bayi berumur 0 – 7 hari yang telah memperoleh pelayanan imunisasi Hep B
vniject oleh tenaga kesehatan baik didalam maupun diluar gedung, Puskesmas.
7)
Bayi (7 hari – 1 bln) yang divaksinasi Hep B
vniject agar seluruh bayi berumur 7 hari – I bulan yang telah memperoleh
pelayanan imunisasi Hep B vniject oleh tenaga kesehatan baik didalam maupun
diluar gedung, Puskesmas.
8)
Jumlah bayi (2 - 11 bln) divaksinasi DPT 2 agar
selurh bayi berumur 2 – 11 bulan yang telah memperoleh pelayanan imunisasi DPT
2 oleh tenaga kesehatan baik didalam maupun diluar gedung.
9)
Jumlah bayi (2 - 11 bln) divaksinasi DPT 2 agar
selurh bayi berumur 2 – 11 bulan yang telah memperoleh pelayanan imunisasi DPT
2 oleh tenaga kesehatan baik didalam maupun diluar gedung Puskesmas.
10)
Jumlah bayi (2 - 11 bln) divaksinasi DPT 3 agar
selurh bayi berumur 9 – 11 bulan yang telah memperoleh pelayanan imunisasi DPT
3 oleh tenaga kesehatan baik didalam maupun diluar gedung Puskesmas.
11)
Jumlah bayi (9 - 11 bln) divaksinasi campak agar
selurh bayi berumur 9 – 11 bulan yang telah memperoleh pelayanan imunisasi
campak oleh tenaga kesehatan baik didalam maupun diluar gedung Puskesmas.
12)
Jumlah bumil (kehamilan 0 - 8 bln) divaksinasi
TT agar selurh bumil berumur yang telah memperoleh pelayanan imunisasi TT oleh
tenaga kesehatan baik didalam maupun diluar gedung Puskesmas.
13)
Jumlah bumil (kehamilan 0 - 8 bln) divaksinasi
TT2 agar selurh bumil berumur yang telah memperoleh pelayanan imunisasi TT2
oleh tenaga kesehatan baik didalam maupun diluar gedung.
d.
Umpan Balik (saran)
1.
Diharapkan kepada pihak-pihak swasta yang telah
melayani imunisasi agr setiap bulanya memberikan laporan imunisasi tepat pada
waktunya.
2.
Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat agar
antusias dan mau melaksanakan program imunisasi ini.
5) Hasil Cakupan Imunisasi
Pencatatan hasil imunisasi untuk bayi (BCG, DPT, Polio, Campak,
Hepatitis B) dibuat oleh petugas imunisasi di buku kuning/kohort bayi. Satu
buku biasanya untuk 1 desa. Untuk masing-masing bayi, imunisasi yang diberikan
pada hari itu dicatat di buku KIA. Hasil kegiatan imunisasi yang dilaksanakan
di posyandu ini dicatat di Buku KIA, helper book (SIP), helper card, dan kohort
bayi.
Data imunisasi pada kohort bayi dan buku KIA diisi oleh bidan,
sedangkan pada helper book dan helper card pengisian dilakukan oleh kader
dengan pengawasan oleh bidan. Setelah data imunisasi dicatat di kohort bayi
maka setia bulannya akan dilakukan pelaporan ke puskesmas dengan menggunakan
software imunisasi (individual record). Pengisian data individual record ini
dilakukan oleh bidan wilayah, atau koordinator imunisasi yang dibantu oleh
bidan wilayah. Data yang dimasukkan ke individual record ini berasal dari data
imunisasi yang tercatat dari kohort bayi. Koordinator imunisasi akan melaporkan
individual record ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten (Seksi P3PMK) setiap
bulannya. Sehingga akan menghasilkan data imunisasi yang berkualitas dan akurat
yang nantinya akan dipergunakan untuk tolok ukur dalam menilai status
imunisasi. Individual record ini berisikan tentang nama bayi, tanggal lahir,
nama orang tua, jenis kelamin bayi serta jenis imunisasi yang diberikan
Hasil pencatatan imunisasi yang dilakukan oleh setiap unit yang
melakukan kegiatan imunisasi, mulai dari puskesmas pembantu, puskesmas, rumah
sakit umum, balai imunisasi swasta, rumah sakit swasta, klinik swasta
disampaikan kepada pengelola program masing-masing tingkat administrasi dan
dilaporkan secara berjenjang ke tingkat atasnya sesuai waktu yang telah
ditetapkan. Sebaliknya, umpan balik laporan dikirimkan secara berjenjang dari
tingkat atas ke tingkat lebih bawah (Depkes RI, 2013)
Didapatkannya semua data hasil kegiatan puskesmas (termasuk puskesmas
pembantu, puskesmas DPT, puskesmas keliling, bidan desa dan Posyandu) dan data
lainnya yang berkaitan, serta dilaporkan data tersebut kepada jenjang
administrasi diatasnya sesuai kebutuhan secara benar, akurat, berkala, teratur
guna menunjang pengolahan upaya kesehatan masyarakat.
E. Standar Imunisasi
Berdasarkan pedoman pemberian pelayanan imunisasi dimaksudkan sebagai
acuan bagi para petugas di puskesmas dalam memberikan pelayanan imunisasi
sesuai dengan standar (Direktoral Jenderal PP & PL, 2009)
SOP pelayanan imunisasi oleh petugas kesehatan di posyandu dan
pelayanan luar gedung lainnya.
1)
Pelaksana : Vaksinator (Bidan)
2)
Penanggung j awab : Kepala Puskesmas
3)
Alat dan bahan :
a)
Alat transportasi dan kelengkapannya
b)
Buku kuning/ kohort bayi dan kohort ibu
c)
Alat tubs
d)
Vaccine carrier dan cool pack
e)
ADS 0,05 ml,0,5 ml, 5 ml dan safety box
f)
Vaksin dan pelarut, anafilaktik kit
g)
Sabun, kapas, kantong plastic dan air bersih
4)
Langkah-langkahnya:
a)
Sebelum pelayanan, pastikan kepada kader bahwa
semua sasaran sudah mendapatkan informasi dan kesiapan pelaksanaan posyandu 30
menit sebelum ke posyandu, pastikan semua vaksin dan logistic (termasuk
anafdaktik kit) dalam kondisi VVM A/B dan tidak kadaluarsa, jumlah sesuai
sasaran serta siap untuk dibawa
b)
Jangan lupa membawa surat tugas dan buku
pencatatan hasil imunisasi (buku kuning)
c)
Pastikan kesiapan kendaraan yang akan digunakan
ke posyandu
d)
Setiba di posyandu, letakkan semua logistic
ditempat yang aman
e)
Vaksin carrir harus diletakkan pada meja yang
tidak terpapar sinar matahari langsung, disebelahnya diletakkan alat suntik,
kapas, air hangat, format pencatatan dan anafdaktik kit. Letakkan safety box
dan plastik sampah di bawah meja
f)
Cuci tangan dengan sabun setiap akan memberikan
imunisasi
g)
Lakukan skrining setiap sasaran meliputi umur,
riwayat imunisasi sebelumnya, KIPI yang pernah dialami, riwayat penyakit,
keadaan kesehatan saat ini
5)
Tentukan dan informasikan kepada orang tuanya
jenis dan manfaat imunisasi
6)
imunisasi yang akan diberikan saat ini Ambil
vaksin yang akan diberikan dan pastikan kondisi VVM A/B, tidak beku dan tidak
kadaluarsa k) Untuk imunisasi oral, ambil alat penetes, keluarkan dari plsatik
kemasan, buang kemasan ke dalam plastik sampah
7)
Ambil alat suntik, pastikan bahwa tidak
kadarluarsa, keluarkan dari plsatik kemasan, buang kemasan ke dalam plastik
sampah
8)
Untuk vaksin yang membutuhkan pelarutan,
larutkan vaksin sesuai dengan SOP persiapan vaksin n) Tusukkan jarum suntik
kedalam botol vaksin pastikan ujung jarum selalu berada didalam cairan vaksin,
sedot vaksin sesuai dengan dosis yang dibutuhkan
9)
Apabila terdapat gelembung pda alat suntik atau
kelebihan dosis, buang gelembung atau kelebihan dosis yang ada tanpa mencabut
jarum dari botol vaksin, lepaskan alat suntik dari botol vaksin
10)
Bersihkan lokasi penyuntikan dengan kapas basah,
tunggu hingga kering
11)
Bersihkan vaksin sesuai dengan SOP cara
pemberian vaksin
12)
Buang langsung alat suntik yang telah dugunakan
tanpa menutupnya ke dalam safety box
13)
Berikan informasi kepada orang tua tentang kapan
kunjungan berikutnya, dan kemungkinan efek samping yang akan dialami oleh anak
sesudah imunisasi serta cara penanggulangannya
14)
Beritahu orang tua agar menunggu sekitar 30
menit di posyandu untuk
15)
memantau kemungkinan terjadinya efek samping
16)
Catat hasil imunisasi sesuai dengan kolom yang
tersedia pada buku kohort bayi/ ibu/ buku kuning
17)
Pastikan limbah bukan tajam dimasukkan ke dalam
kantong plastic
18)
Cuci tangan dengan sabun setiap selesai
pemberian imunisasi
19)
Setelah semua selesai pelayanan, lakukan
evaluasi kegiatan bersama kader dengan tahapan : hitung jumlah sasaran yang
dating untuk setiap jenis vaksin yang diberikan, bandingkan dengan data target
sasaran pada bulan ini, diskusikan dengan kader kemungkinan penyebab
ketidakhadiran sasaran, susun rencana tindak lanjut termasuk bagaimana
memotivasi sasaran yang tidak hadir
20)
Bawa pulang sisa logistik yang belum digunakan
dan limbah ke puskesmas. Setiba di puskesmas, simpan kembali vaksin di dalam
lemari es pada tempat yang terpisah atau diberi tanda z) Catatan hasil imunisasi
dan pemakaian logistic diserahkan kepada coordinator
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Puskesmas adalah institusi kesehatan terdepan yang tidak sekedar sebagai
pemberi pelayanan kesehatan namun juga melaksanakan berbagai Program
Pembangunan Masyarakat baik yang bersifat promotif, prepentif, kuratif bahkan
rehabilitasi. Semua pelaksanaan program tersebut dicatat dan dilaporkan secara
akurat, benar dan tepat waktu
LB3 Imunisasi adalah salah satu bentuk pencatatan dan pelaporan
Puskesmas yang berisi data-data imunisasi ibu hamil dan bayi yang diimunisasi
diwilayah Puskesmas, data LB3 imunisasi ini diperoleh dari dalam dan luar
Puskesmas (Posyandu, Pustu, BIDES dan Praktek swasta lainnya).
B. Saran
-
Peran serta masyarakat dan tenaga kesehatan yang
ada didalam dan diluar Puskesmas supaya lebih ditingkatkan.
-
Kerja sama antar pihak Puskesmas dan Pihak yang
melakukan praktek swasta supaya lebih ditingkatkan agar cara yang diperoleh
akurat dan benar.
-
Dibentuknya tim yang khusus untuk mengakses
data-data imunisasi dalam bentuk kompetensi sehingga informasi dapat diterima
dengan mudah oleh jenjang administrasi yang lebih tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
Amins, A. 2012. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta :
Laksbang Pressindi.
Departemen Kesehatan R.I.
2010. Pedoman Bidan Koordinator. Jakarta
Muninjaya, A.A.G. 2004. Manajemen Kesehatan. Jakarta: EGC
Nawawi, H. 2003. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Nawawi, H. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang
Kompetitif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.